Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Semakin kompleksnya ancaman keamanan membuat reformasi intelijen menjadi kebutuhan mendesak yang harus didorong oleh berbagai pihak.

) jika dirasakan tidak cukup maka perlu dibuat dewan pengawas yang independen yang mampu menjaga rahasia intelijen.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Informed in regards to the constraints within their army solutions in the course of the confront of one's Dutch aggression, the Guys and women and government of Indonesia decided to combat overseas threats in the nation's independence.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

. What should be stressing isn't the new rules promoted but the current absence of norms of democratic oversight in surplus of intelligence.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola reformasi intelijen lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Peran aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong reformasi intelijen yang lebih adaptif dan demokratis.

Then they happen to be dispatched to all spots through the island of Java Whilst using the mission to hunt assistance to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[6]